Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo. (Foto: Kompas.com/Irsul Panca Aditra)

Wabup Asmat: Aspirasi Pemekaran Provinsi Papua Selatan Sudah Sejak Lama

Merauke, Pacemace.co – Wakil Bupati (Wabup) Asmat Thomas Eppe Safanpo memberikan klarifikasi tentang isu yang beredar terkait pemekaran Provinsi Papua Selatan. Menurutnya, aspirasi masyarakat tentang pemekaran provinsi tersebut sudah ada sejak 2002 dan bukan tercetus baru-baru ini oleh empat kepala daerah yakni Kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel, dan Kabupaten Mappi.

“Ini aspirasi sudah dideklarasikan sejak 2002 lalu,” kata Thomas yang sekaligus sebagai Ketua Tim Pemekeran Provinsi Papua Selatan, dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (16/6/2021).

Thomas mengatakan timnya sudah bekerja sejak dulu untuk mempersiapkan pemekaran Provinsi Papua Selatan. Bahkan, aspirasi pemekaran sudah disampaikan kepada Gubernur Papua, DPR Papua hingga pemerintah pusat pada 2007 silam.

Namun, aspirasi tersebut terganjal selama 14 tahun karena belum mendapat persetujuan dari pihak-pihak terkait. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Otsus yang harus mendapatkan persetujuan dari MPR, DPRP, serta Gubernur Papua.

Thomas menyebutkan isu pemekaran Provinsi Papua Selatan digulirkan kembali pada akhir-akhir ini, karena melihat momentum adanya revisi UU Otsus yang kini sedang proses pembahasan di DPR RI.  Apalagi dalam revisi Otsus Papua tersebut memberikan kewenangan besar kepada pemerintah pusat untuk melakukan pemekaran di Tanah Cenderawasih.

“Kami dapat momentum ini. Melalui ini (RUU Otsus) kan bisa tanpa persetujuan DPR Papua, Gubernur dan MRP. Selama disetujui pusat,” ujarnya.

pace mace, pacemace, papua

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin memastikan akan melakukan pemekaran di sejumlah wilayah di Papua. Pemekaran wilayah ini untuk menopang percepatan pembangunan kesejahteraan di sana. Namun, aspirasi pemerakan ini masih dimoratorium karena pemerintah masih belum mendapatkan hasil kajian tentang perihal tersebut.

Meski begitu Ma’ruf Amin mengatakan akan terus mengawal kebijakan pemekaran wilayah di Papua. Wilayah Papua tetap menjadi prioritas utama untuk dimekarkan, meski banyak desakan pemekaran wilayah yang datang dari berbagai usulan pemerintah maupun DPR. 

Wapres Ma’ruf Amin meminta agar mengevaluasi kembali pencapaian tujuan otonomi, seperti pendapatan asli daerah. Hal demikian karena kebanyakan daerah masih bergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diberikan melalui dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).  “Wapres ingin ada kreativitas yang signifikan dari pemimpin daerah supaya pemerintah daerah bisa betul-betul mandiri secara fiskal,” kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, Selasa (27/4/2021). (FB/Pacemace)

pace mace, pacemace, papua