Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Dok. DPR RI)

Tepat Hari Ini, RUU Otsus Papua Akan Disahkan di DPR RI

Jakarta, Pacemace.co – DPR RI dan pemerintah memutuskan akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus (RUU Otsus) Papua pada hari ini, Kamis (15/7/2021). Hal tersebut berdasarkan kesepakatan bersama semua fraksi dalam rapat musyawarah beberapa hari lalu.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan RUU Otsus Papua merupakan perundang-undangan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Papua. Oleh karena itu, dalam menutup masa persidangan V tahun 2020-2021 akan didahului mengesahkan RUU Otsus Papua tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

Menurut Puan, pembahasan RUU Otsus Papua tersebut akan dimulai pada pukul 10.30 WIB yang dihadiri anggota dewan baik secara langsung maupun virtual. Rapat Paripurna ini pun akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sebagaimana aturan yang berlaku.

“Selama masa persidangan ini telah banyak kegiatan untuk menjalankan tugas konstitusional DPR yang telah dilakukan, dan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pandemi Covid-19,” kata Puan ketikan menyampaikan pidato penutupan masa persidangan tersebut, Kamis (15/7/2021).

Sebelumnya, anggota Pansus Otsus Papua MY Esti Wijayati mengatakan terdapat setidaknya tujuh substansi pokok di dalam RUU Otsus Papua. Tujuh substansi pokok ini di luar naskah dari rancangan undang-undang yang telah diajukan pemerintah.

Di mana dalam RUU itu satu di antaranya mengenai pengaturan pembangunan kewenangan khusus. Penganturan ini akan membagi antara pemerintah dengan provinsi, seperti pengisian anggota DPRP yang dilakukan melalui mekanisme pengangkatan dari unsur Orang Asli Papua (OAP), penerimaan dalam rangka otonomi khusus dari bagi hasil sumber daya alam pertambangan, minyak bumi dan gas alam yang seharusnya akan berakhir tahun 2026 diperpanjang sampai tahun 2041.

pace mace, pacemace, papua

Sementara itu, Ketua Pansus Otsus Papua Komarudin Watubun mengatakan setidaknya ada 20 pasal yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Dari jumlah tersebut, 3 pasal diajukan oleh pemerintah dan sisanya dari DPR RI.

Selan itu, dalam perubahan yang dimaksud satu di antaranya merupakan aturan baru yang diusulkan DPR RI. Aturan tersebut yakni mengenai pembentukan badan khusus Papua agar dapat mewujudkan percepatan pembangunan di Tanah Cenderawasih.

“Tentang pembentukan BKPPP, Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua, dipimpin langsung oleh wakil presiden, bertanggungjawab langsung terhadap presiden,” kata Komarudin, Rabu (13/7/2021). (FB/Pacemace)

pace mace, pacemace, papua