Ketua Pansus Otsus Papua, Komarudin Watubun (tengah). (Foto: Dok. DPR RI)

Selesai Dibahas, Revisi UU Otsus Papua Akan Disahkan ke Rapat Paripurna DPR RI

Jakarta, Pacemace.co – Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua telah menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Mereka bersama pemerintah bersepakat untuk menetapkan revisi undang-undang tersebut ke Rapat Paripurna DPR RI pada pekan ini.

Anggota Pansus Otsus Papua MY Esti Wijayati mengatakan terdapat setidaknya tujuh substansi pokok di dalam rancangan Undang-Undang Otsus Papua. Tujuh substansi pokok ini di luar naskah dari rancangan undang-undang yang telah diajukan pemerintah.

Di mana sebelumnya, pemerintah mengajukan dua substansi pokok yakni, mengenai penambahan dana otonomi khusus sebesar 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) serta ketentuan yang mengatur tentang pemekaran Provinsi Papua termasuk kabupaten dan kota.

Adapun ketujuh penambahan substansi tersebut adalah satu di antaranya mengenai pengaturan pembangunan kewenangan khusus. Penganturan ini akan membagi antara pemerintah dengan provinsi, seperti pengisian anggota DPRP yang dilakukan melalui mekanisme pengangkatan dari unsur Orang Asli Papua (OAP), penerimaan dalam rangka otonomi khusus dari bagi hasil sumber daya alam pertambangan, minyak bumi dan gas alam yang seharusnya akan berakhir tahun 2026 diperpanjang sampai tahun 2041.

Selanjutnya, pengawasan terhadap pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus secara terkoordinasi oleh kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, DPR, DPD, BPK dan perguruan tinggi negeri, rencana induk dengan memperhatikan arah percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.

Hal tersebut akan dilakukan melalui pembentukan suatu badan khusus dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan Otsus dan pembangunan di wilayah Papua yang bertanggung jawab secara langsung terhadap presiden serta didukung oleh lembaga kesekretariatan yang berkantor di Papua.

Kemudian substansi pokok lainnya terkait bab 7 pada partai politik yang menghapus ayat 1 dan 2 pada Pasal 28 dan mengubah ayat 3 dan 4 menjadi pada ayat 3 berbunyi rekruitmen politik oleh parpol di provinsi dan kabupaten kota di wilayah Papua dilakukan dengan memprioritaskan Orang Asli Papua.

“Perubahan tersebut berangkat dari argumentasi tentang pentingnya penghidupan pengaturan Parpol dalam rancangan UU perubahan kedua dengan penghapusan dan perbaikan rumusan yakni untuk memberikan ruang afirmasi rekruitmen politik OAP untuk dapat berkiprah dalam Parpol hingga tingkat nasional,” kata Esti, dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I revisi UU Otsus Papua, Senin (12/7/2021).

pace mace, pacemace, papua

Sementara itu, Ketua Pansus Otsus Papua Komarudin Watubun mengatakan keberhasilan revisi Undang-Undang Otsus bergatung kepada partai politik dalam mengimplementasikannya. Partai politik sebagai aktor dalam menentukan pemimpin-pemimpin lokal melalui pemilihan kepala daerah. Jadi diharapkan untuk mengusulkan calon-calon yang berkompenten sehingga implementasi UU Otsus bisa berjalan baik dan berhasil.

Ia pun berharap agar partai politik ikut serta mendukung berbagai regulasi yang dibuat dalam revisi undang-undang tersebut. Harapannya, melalui revisi ini bisa membuat Papua menjadi lebih baik.

“Kuncinya ada dalam tangan partai politik, karena dia akan melahirkan pemimpin-pemimpin kabupaten kota yang akan melaksanakan undang-undang ini,” tutup Komarudin. (FB/Pacemace)

pace mace, pacemace, papua