Ilustrasi Kantor Komnas HAM, Jakarta. (Foto: Merdeka.com)

Revisi UU Otsus Papua Perlu Penguatan Perlindungan HAM

Jakarta, Pacemace.co – Dalam revisi terkait Undang-Undang Otonomi Khusus (RUU Otsus) Papua perlu adanya penguatan terhadap pelindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Bumi Cenderawasih. Penguatan ini dilakukan dengan pendirian pengadilan HAM dan kantor perwakilan Komnas HAM di setiap provinsi Papua.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin dalam rapat kerja bersama Panitia Khusus Revisi UU Otsus Papua DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Menurut Amiruddin, persoalan HAM harus menjadi perhatian khusus dalam pembahasan Revisi UU Otsus Papua. Sehingga Otsus dalam 20 tahun mendatang bisa memberikan kejelasan dalam menuntaskan persoalan-persoalan HAM yang hari ini sering muncul.

“Kalau nanti provinsi di Papua berkembang, bapak Ketua Pansus yang saya hormati, ini perlu kita di dalam UU ini semacam dasar hukum untuk pendirian kantor perwakilan, agar dia bisa menjadi lebih kuat dan bisa berperan maksimal,” kata Amiruddin.

Amiruddin mengatakan hingga saat ini belum ada kantor perwakilan Komnas HAM di Papua, lebih khususnya di Papua Barat. Pihaknya pun masih susah untuk membuka kantor perwakilan di sana. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua mengamanatkan perlu adanya kantor perwakilan Komnas HAM di sana

pace mace, pacemace, papua

Dengan demikian, ia berharap kepada pemerintah dan DPR apabila nantinya ada skenario pemekaran provinsi di Papua dalam Revisi UU Otsus Papua maka kantor perwakilan Komnas HAM harus diadakan. “Hal ini tentu mendapat perhatian akan seperti apa amanat ini mesti dibuat hari ini,’ imbuhnya.

Usulan terkait penguatan lembaga peradilan HAM di wilayah Papua tersebut mendapat respon positif dari Ketua Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua Komarudin Watubun. Menurutnya, meski keberadaannya nanti belum tentu bisa mengadili HAM dalam waktu cepat, setidaknya penguatan lembaga HAM ini menjadi simbol keberpihakan pusat kepada Papua.

“Kebetulan Undang-Undang dalam pasal ini belum direvisi, mungkin ini menjadi perhatian serius masalah peradilan HAM, bentuk Komnas HAM di Papua, kan sekarang perwakilan saja kalau saya tidak salah,” ujarnya. (FB/Pacemace)

pace mace, pacemace, papua