Ilustrasi rapat paripurna DPR RI. (Foto: Dok. DPR RI)

Resmi! RUU Otsus Papua Telah Disetujui di DPR RI

Jakarta, Pacemace.co – Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (RUU Otsus) Papua tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat telah resmi disetujui dalam Sidang Paripurna DPR RI yang digelar hari ini, Kamis (15/7/2021). Dalam revisi tersebut terdapat perubahan sejumlah pasal untuk menguatkan implementasi Otsus di Tanah Papua.

“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang,” tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Daco Ahmad ketika memimpin rapat tersebut. 

Rapat yang digelar secara online maupun offline itu dihadiri 335 dari 575 anggota DPR RI. Mereka semua menyutujui usulan RUU Otsus Papua tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang.

Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pengesahan RUU Otsus Papua ini bisa memperbaiki dan menyempurnakan berbagai kekurangan dalam implementasi Otsus di Bumi Cenderawasih.

Selain itu, RUU Otsus Papua yang disahkan menjadi undang-undang bisa semakin menguatkan pelaksanaan Otsus dan meningkatkan harkat dan martabat warga Papua.

“Agar lebih tepat sasaran dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat masyarakat di Papua khususnya Orang Asli Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Puan dalam pidatonya di rapat itu.

pace mace, pacemace, papua

Sementara itu, Ketua Pansus Otsus Papua DPR RI Komarudin Watubun mengatakan setidaknya ada 20 pasal yang diubah dalam RUU Otsus Papua. Di mana 18 pasal merupakan pasal perubahan untuk menyempurnakan UU yang lama, sementara dua lainnya merupakan pasal tambahan.

Dalam perubahan itu, satu di antaranya mengenai aturan pembentukan badan khusus Papua agar percepatan pembangunan di Tanah Cenderawasih dapat segera diwujudkan. Badan yang dimaksud antara lain, tentang pembentukan BKPPP (Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua) yang dipimpin langsung oleh wakil presiden dan bertanggungjawab langsung terhadap presiden.

Selain ada penambahan, lanjut Komarudin, ada juga pasal yang dihapus. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 28 ayat 1 dan 2 mengenai partai politik. Menurut Komarudin, pasal ini telah menimbulkan kesalahpahaman antara pemerintah daerah dan pusat dalam memaknai kehadirian partai politik lokal di sana, sehingga kemudian dihapus.  

“Sehingga terdapat 18 pasal yang mengalami perubahan, dan dua pasal baru, jadi jumlahnya 20 pasal,” kata Komarudin. (FB/Pacemace)

pace mace, pacemace, papua