Rapat Koordinasi Pemekaran Provinsi Papua Tengah (Foto: Pacemace)

Para Bupati Wilayah Meepago Kembali Bahas Provinsi Papua Tengah

Mimika, Pacemace.co – Pembahasan mengenai pembentukan Provinsi Papua Tengah kembali menguat. Kamis, 4 Februari 2021 beberapa bupati dan wakil bupati di wilayah adat Meepago kembali berkumpul untuk melakukan rapat koordinasi.

Pertemuan yang berlangsung di Hotel Grand Mozza, Mimika dihadiri oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Bupati Puncak Willem Wandik, Wakil Bupati Puncak Pelinus Balinal, Wakil Bupati Intan Jaya Yan Kopogoyauw, Ketua DPRD Kabupaten Puncak Lukius Newegalen, dan Ketua DPRD Kabupaten Mimika Robby Kamaniel Omaleng serta sejumlah tokoh adat wilayah Meepago.

Dari keterangan yang diterima tim Pacemace.co, pertemuan tersebut menyepakati beberapa hal.

Pertama, mendukung sepenuhnya pembentukan Provinsi Papua Tengah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

Kedua, menyetujui Ibu Kota Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Timika sebagaimana tercantum pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

Ketiga, para Bupati bersama para Ketua DPRD, Lembaga Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, Tokoh Intelektual, telah sepakat dan mendukung bahwa wilayah adat Meepago menjadi Provinsi Papua Tengah yang terdiri dari Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak,” tulis berita acara yang ditanda tangani 4 Februari 2021.

Baca juga Papua Bakal Jadi 5 Provinsi

Empat, dengan ditandatanganinya berita acara kesepakatan ini, Provinsi Papua Tengah secara resmi dideklarasikan.

Sebelumnya, pada awal November 2019, tujuh bupati di wilayah adat Meepago telah sepakat membentuk Provinsi Papua Tengah. Bupati Nabire Isaias Douw muncul sebagai ketua dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng sebagai wakil ketua.

pace mace, papua, pacemace

Sudah Melewati Kajian

Bupati Puncak, Willem Wandik pada September 2020 menjelaskan, pembentukan provinsi baru merupakan aspirasi masyarakat yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Menurutnya, pemerintah harus melihat ini secara baik dan segera melangkah cepat.

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan temuan tim kajian yang melakukan riset lapangan di wilayah Papua Tengah yang sudah dipresentasikan pada bulan Januari 2020 yang lalu.

Baca juga Bupati Puncak: Provinsi Papua Tengah Adalah Aspirasi Masyarakat

“Asosiasi pemerintah kabupaten di Meepago dan Lapago sudah melakukan kajian akademik bersama UGM. Hasilnya, beberapa aspek memenuhi syarat dan aspek lainnya ada yang belum memenuhi syarat. Namun, kesimpulan kajian tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Papua Tengah adalah kebutuhan masyarakat. Karena itu, Provinsi Papua Tengah layak dibentuk,” ungkap Willem Wandik, 19 September 2020.

pace mace, papua, pacemace

Pemekaran Untuk Percepatan Pembangunan Papua

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada rapat kerja secara virtual bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) menyampaikan bahwa pemekaran Papua merupakan salah satu upaya pemerintah mempercepat pembangunan Papua.

Menurutnya, dengan wilayah yang luas maka rentang kendali pemerintahan di Papua menjadi persoalan yang serius.

“Skenario pemekaran adalah untuk percepatan pembangunan di Papua. Sebagai contoh adalah Manokwari dan Sorong yang berkembang sangat cepat dengan adanya pemekaran menjadi Provinsi Papua Barat,” jelas Mendagri, Rabu (27/01/2021).

Baca juga DPD RI dan Kemendagri Sepakati Kriteria Revisi Otsus Papua

Tito juga menambahkan, dalam rencana pemekaran di Papua, pemerintah akan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat adat Papua.

Menurutnya, usulan pemekaran yang saat ini sudah muncul yaitu Papua Selatan, Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah. Terkait dengan mekanisme pemekaran, menurutnya juga akan melalui proses persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Ia juga menjamin adanya keberpihakan terhadap OAP. (IN/Pacemace)

pace mace, papua, pacemace