Ilustrasi: PACEMACE/AR

Papua Bakal Jadi 5 Provinsi

PACEMACE.co– Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memberikan sinyal adanya pemekaran Provinsi Papua menjadi 5 wilayah. Pernyataan itu disampaikan seusai menyambangi MPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Jumat (11/9).

“Revisi juga akan dilakukan atau penegasan terhadap pasal 76 tentang pemekaran daerah rencananya dimekarkan sehingga menjadi 5, ditambah 3 dari yang ada sekarang. Karena itu adalah amanat dari undang-undang,” ucap Mahfud

Untuk mewujudkan agenda tersebut, pemerintah akan melibatkan Kaukus Papua MPR yang bernama “For Papua”. Kaukus ini berisi anggota DPD dan DPR RI asal Papua. Kauskus inilah yang nantinya menjadi jembatan berbagai perbedaan pendapat yang masih terjadi antara masyarakat Papua dengan pemerintah.

“Ya untuk mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan pendapat, mendekatkan kembali hubungan-hubungan yang mungkin masih belum jelas tentang berbagai isu itu dengan pemerintah,” tambah Mahfud.

 Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan pemekaran wilayah di Papua semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

“Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia dan Indonesia bukan Indonesia tanpa Papua,” kata politisi Golkar tersebut.

Ia juga menyampaikan, pemerintah kini tengah mengagendakan Instruksi Presiden (Inpres) agar pembangunan di Papua agar lebih terintegrasi dari semua sektor kementerian dan lembaga.

“Tidak sendiri-sendiri seperti sekarang. Kementerian membangun ini ini. Nanti terintegrasi sehingga pembangunan jelas nampak nyata,” tambah Bamsoet.

Sebagai tambahan, pertemuan Menko Polhukam, Mendagri serta MPR RI membahas revisi Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) hingga pemekaran wilayah di Papua.

Rencana Pemekaran Papua

Ide pemekaran Provinsi Papua bukanlah hal baru. Hanya saja, ide tersebut masih berjalan liar dan menjadi perdebatan hangat baik antar masyarakat asli Papua maupun antara masyarakat Papua dengan pemerintah.

Latar belakang munculnya ide pemekaran Provinsi Papua tidak terlepas dari isu representasi suku di pemerintahan, politik, ekonomi, serta untuk memperpendek jangkauan pemerintahan. Adanya perbedaan budaya yang tajam juga diklaim menjadi hal yang menjadi pertimbangan.

Sebelumnya, ide pemekaran muncul kembali ketika 61 orang Papua bertandang ke Istana Negara pada Semtember 2019 lalu. Oleh tokoh-tokoh tersebut, pemekaran wilayah dianggap dapat menekan angka pengangguran, membawa peningkatan ekonomi, serta kualitas pendidikan dan pelayanan masyarakat.

Merespon hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebulan kemudian menyebut setidaknya ada dua aspirasi yang masuk terkait pemekaran Papua, yaitu kawasan Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

“Pemerintah pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan dua provinsi. Ini sedang kami jajaki. Yang jelas, Papua Selatan sudah oke,” ungkap Tito, 29 Oktober 2019.

Sementara itu, terkait wilayah tengah dan atas, menurut Tito masih terjadi tarik-menarik. Oleh karena itu, ia menunggu kesepakatan pihak-pihak terkait. Yang jelas, Tito menekankan agar tidak perlu menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan aspirasi tersebut.

Perdebatan Pemekaran

Harus diakui, perdebatan pemekaran Provinsi Papua terus menghangat. Walaupun ide pemekaran diusulkan oleh beberapa tokoh Papua, namun gagasan tersebut juga ditolak oleh sebagian tokoh Papua.

Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga kultural masyarakat asli Papua melihat pemekaran bukanlah solusi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat asli Papua. Ia mengkhawatirkan wacana pemekaran Papua akan memicu konflik horizontal di Papua.

Timo juga mengatakan, pemekaran Papua sesuai UU Nomor 21 tahun 2001 harus berawal dari eksekutif di tingkat provinsi dan kabupaten yang kemudian disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) serta meminta persetujuan MRP.

Persetujuan MRP, menurut Timo, harus memperhatikan aspek kesatuan sosial adat dan budaya suku serta kesiapan sumber daya manusia di wilayah baru yang akan dibentuk. Persetujuan inilah yang kemudian menjadi rekomendasi utama bagi pemerintah untuk melakukan pemekaran.

“Mayoritas dari 250 asli Papua tidak menginginkan pemekaran. Kabupaten yang ada harus berpikir bagaimana menyejahterakan masyarakat. Dengan otsus saja, orang asli Papua tetap menderita,” ucap Ketua MRP Timotius Murib 31 Oktober 2019 lalu.

Implementasi otonomi khusus Papua yang belum optimal menjadi argumen dasar sejumlah tokoh di Papua menentang gagasan pemekaran wilayah. Selain itu, regulasi yang ada juga tidak memungkinkan adanya pemekaran wilayah karena peraturan pelaksana Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah belum disahkan.

Walaupun, hal tersebut dibantah Tito. Ia menjelaskan rencana pemekaran di Papua tak terhambat kebijakan moratorium daerah otonomi baru (DOB) yang diterapkan sejak 2014.

Apalagi, Undang-Undang otonomi khusus Papua memang memberikan peluang adanya pemekaran wilayah melalui pasal 76 UU 21 tahun 2001.

Walaupun, pemekaran wilayah yang dilakukan selama ini juga dianggap tidak sesuai harapan. Berbagai permasalahan baru justru muncul dari pemekaran. Misalnya saja Kabupaten Nduga yang mekar tahun 2008 kini menjadi wilayah termiskin di Papua. (IN)