Sumber Foto: SWA.co.id

Pandemi dan Masa Depan Pendidikan di Tanah Papua

PACEMACE.co – Pandemi Covid-19 melanda hampir seluruh dunia, tidak terkecuali Papua. Kondisi tersebut membawa dampak serius bagi kehidupan masyarakat, termasuk sektor pendidikan di Papua yang hingga kini masih menjadi permasalahan serius.

Adanya kewenangan khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang juga mengatur bidang pendidikan ternyata tidak menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang signifikan.

Dana otonomi khusus yang terus mengalir juga tidak diikuti dengan meningkatnya kualitas infrastruktur, perekonomian, kesehatan, serta pendidikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua baru mencapai 60,84. Sementara IPM Provinsi Papua Barat mencapai 64,7. Kondisi tersebut masih jauh di bawah IPM nasional yang mencapai 71,92.

Capaian rata-rata lama sekolah (RLS) provinsi pada tahun 2018 juga masih rendah. RLS Provinsi Papua hanya 6,52 tahun dan Papua Barat 7,27 tahun. Kondisi tersebut masih di bawah rata-rata nasional 8,17 tahun dan menjadi paling akhir dibandingkan provinsi lain.

Kondisi yang sama juga terlihat dari capaian harapan lama sekolah (HLS) yang hanya mencapai 10,83 tahun untuk Papua dan 12,53 tahun untuk Papua Barat.

Kondisi geografis wilayah yang beraneka ragam serta minimnya ketersediaan infrastruktur menjadikan masyarakat di beberapa wilayah mengalami kesulitan mengakses pelayanan pendidikan.

Kondisi tersebut juga masih diperparah dengan fakta minimnya sekolah dan tidak adanya guru yang hadir mengajar di wilayah pegunungan. Sementara di wilayah yang relatif maju, ketersediaan sekolah dan guru belum dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan. Materi pelajaran sekolah juga masih sangat jauh di bawah standar rata-rata nasional.

Mengutip kajian Gugus Tugas Papua UGM (2016), terdapat beberapa masalah umum pendidikan di Papua, antara lain: 1) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting pendidikan; 2) Kesadaran menyekolahkan anak cenderung hanya dimiliki orang tua yang berpendidikan atau bekerja di sektor formal; 3) Ketersediaan dan keterjangkauan sekolah masih sangat rendah. Sekolah hanya tersedia di kota atau ibukota kabupaten. Sementara di wilayah distrik dan kampung-kampung pedalaman masih sangat jarang dan bahkan tidak ada sama sekali; 4) Pendidikan yang berjalan saat ini lebih banyak bermuatan teori atau pengetahuan yang tidak langsung dibutuhkan oleh masyarakat.

GTP UGM juga menjelaskan, buruknya kondisi pendidikan di Tanah Papua tersebut berdampak serius terhadap buruknya kualitas pelayanan publik, rendahnya etos kerja masyarakat secara umum, rendahnya daya saing SDM masyarakat lokal, serta rendahnya kinerja pembangunan daerah.

Tantangan Baru Dunia Pendidikan di Papua

Dunia saat ini sedang mengalami perubahan teknologi, sosiokultural, dan lingkungan secara global sehingga sektor pendidikan harus bersiap menghadari perubahan tersebut.

Adanya pandemi Covid-19 juga mendorong terjadinya perubahan struktural yang sangat cepat. Pendidikan di seluruh dunia harus mampu beradaptasi dengan perubahan model pembelajaran terbaru tanpa mengurangi esensi dari proses pembelajaran itu sendiri.

Munculnya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 juga membawa kenormalan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia dengan penggunaan teknologi modern, tidak terkecuali di Papua.

Namun, kondisi Papua yang masih terkendala keterbatasan listrik, internet, dan gawai membuat kegiatan belajar mengajar terhambat.

Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait pada 20 Juli 2020 menyampaikan bahwa pembelajaran daring hanya dapat dilakukan oleh 48% siswa di Papua.

Di samping kendala jaringan, rendahnya kapasitas guru dan siswa dalam mengoperasikan smartphone juga menjadi masalah. Sementara ketika ada guru atau siswa yang bisa justru terhalang ketersediaan gawai.

Pemerintah sendiri sudah berupaya memberikan pelatihan kepada guru. Namun, pelatihan hanya mampu mencakup 500 sampai 800 guru. Padahal, jumlah guru di Papua ada 18 ribu dan hampir 40% tak paham teknologi.

Di sisi lain, Direktur Papua Language Institute (PLI) Samuel Tabuni pada Mei lalu menyampaikan, jika para pelajar tidak segera kembali ke sekolah, maka niat belajar akan menurun hingga memunculkan konflik baru yaitu merasa tidak perlu sekolah lagi.

Padahal, pendidikan merupakan instrumen penting dalam membentuk karakter masyarakat dan masa depan suatu daerah. Pembangunan daerah akan berhasil jika didukung oleh SDM masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan serta karakter yang kuat.

Lantas, bagaimana masa depan pendidikan di Tanah Papua? (IN)