Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. (Foto: Kompas/Salman Pemprov GTO)

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Ditangkap KPK

Jakarta, Pacemace.co – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) pada Rabu (25/11/2020).

Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. Menurut Nawawi, tidak hanya Edhy Prabowo akan tetapi ada beberapa orang yang ikut ditangkap KPK.

“Benar kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam hari dan dini hari tadi,” ujar Nawawi, saat dimintai keterangan, Rabu (25/11/2020).

Dilansir dari Kompas TV, Wakil Ketua KPK lain Nurul Ghufron mengatakan Edhy Prabowo ditangkap bersama empat pejabat lainnya, di mana dua di antaranya adalah pejabat tinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ghufron mengatakan Menteri KKP ditangkap saat berada di Bandara Soekarno-Hatta.

“Tadi pagi (ditangkap) jam 01.23 di Soetta (Bandara Soekarno-Hatta). Ada beberapa dari KKP dan keluarga yang bersangkutan,” kata Ghufron.

Menurut Ghufron, penangkapan Edhi Prabowo berkaitan dengan dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur.

“Benar KPK tangkap, berkait dengan ekspor benur,” ujarnya.

Sementar itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra Sodik Mudjahid menyebutkan masih ingin mencari informasi dan ingin memastikan ke KPK tentang penangkapan Edhi Prabowo.

“Saya sedang cari informasi ke dalam,” kata Sodik.

pace mace, pacemace

KKP Cabut Larangan Ekspor Benur

Pada bulan Mei kemarin, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mencabut larangan ekspor benur melalui Peraturan Pemerintah Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 tahun 2020 Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Republik Indonesia.

Menurut Edhy Prabowo, Permen nomor 12 tahun 2020 tersebut untuk mendorong budidaya lobster nasional yang selama ini terhambat karena larangan pengambilan benih lobster.

Ia pun mengizinkan untuk melakukan ekspor benur karena dianggap dapat menghidupi nelayan penangkap benur di seluruh wilayah Indonesia. Kata Edhy Prabowo, dirinya sudah memiliki perhitungan sendiri.

Dilansir dari editorial Tempo “Politik Benur Jatah Kroni” pada 4 Juli 2020, menyebutkan ada dugaan puluhan perusahaan yang terlibat dalam ekpor benur. Ada nama-nama daftar eksportir yang disahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Indikasi korupsi tercium pekat dalam praktik semacam itu,” tulisnya. (FB/Pacemace)

pace mace, pacemace