Sumber Foto: detikcom/Rahel

Mahfud: Otsus Papua Tetap Berlaku

Jakarta, PACEMACE.co – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat tetap berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud usai pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, dan sejumlah anggota DPR dan DPD dari Papua.

Ia menegaskan, pemerintah akan memperpanjang dana otsus melalui revisi Pasal 34 Undang-undang (UU) Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

“Saya hanya memberi garis bawah, pertama tidak ada narasi perpanjangan otonomi khusus Papua. Jadi otonomi khusus itu enggak perlu diperpanjang, tetap berlaku. Terkait Revisi UU 21 tahun 2001 itu hanya akan merevisi sejumlah pasal seperti pasal 34 tentang perpanjangan dana otsusnya, bukan (status) otonomi khususnya,” ungkap Mahfud setelah rapat kerja dengan pimpinan MPR di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9).

Ia juga menambahkan akan merevisi pasal 76 UU Nomor 21 tahun 2001 terkait pemekaran wilayah. Menurutnya, Papua ke depan akan ditambah tiga wilayah, sehingga total nantinya menjadi lima wilayah.

“Karena itu adalah amanat dari undang-undang,” tuturnya.

Mahfud juga berencana melibatkan Kaukus MPR Papua (For Papua) yang berisikan anggota DPR dan DPD asal wilayah Papua. Kaukus inilah yang akan menjembatani kepentingan dan aspirasi pemerintah pusat dan daerah.

“Ya, untuk mendekatkan kembali hubungan-hubungan yang mungkin masih belum jelas tentang berbagai isu itu dengan pemerintah,” tambah Mahfud.

Di sisi lain, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah agar tata kelola dana otsus Papua bisa untuk menyejahterakan masyarakat asli Papua. Terkait pemekaran Papua, ia juga berharap adanya pemekaran tersebut dapat lebih mensejahterakan masyarakat Papua.

“Karena Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia dan Indonesia bukan Indonesia tanpa Papua,” kata Bambang.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu telah menyatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 untuk dana otsus sebesar Rp 19,98 triliun.

Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, pemerintah telah mengalokasikan Rp 7,8 triliun atau meningkat 3,3 persen dari APBN 2020.

Kenaikan dana otsus di tahun 2021 ditujukan untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, adanya dana otsus juga diharapkan bisa mendukung pembangunan sarana dan prasarana, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

“Peningkatan efektifitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur listrik pedesaan di wilayah Papua dan Papua Barat,” ucap Sri Mulyani. (IN)