Sumber Foto: DoctorSHARE/Devrila Muhamad

Kulit Bia, Relasi Kuasa Budaya Pegunungan Tengah Papua

PACEMACE.co   Tanah Papua terkenal dengan kehidupan adat yang kental. Berbagai tradisi dan budaya telah dilakukan secara turun temurun dan mengakar. Salah satunya adalah penggunaan Kulit Bia sebagai alat pembayaran.

Kulit Bia atau kerang jenis Cypraea Moneta L (Hughes, 1977) tidak hanya digunakan untuk keperluan ekonomi, namun juga perkawinan, upacara adat, transaksi perang, serta penyelesaian berbagai permasalahan adat.

Studi tersebut juga mengungkapkan, Kulit Bia atau uang kerang merupakan jenis kerang yang paling banyak digunakan dalam kegiatan transaksi di masyarakat Papua dengan penyebutan yang berbeda-beda.

Masyarakat di wilayah Marind – Muyu, Suku Mandobo dan orang Asmat serta Mappi misalnya yang mengenalnya dengan sebutan ot atau kauri. Sementara suku-suku di Mamberamo, Yahukimo, dan Boven Digul masing-masing menyebutnya sebagai Kauri, Otie, dan Rahe (uang pusaka). Sedangkan di Lembah Baliem disebut Ka dan di wilayah Suku Mee menyebutnya dengan mege atau meemege.

Peredaran uang kerang di wilayah pegunungan Papua diduga terjadi melalui perdagangan masyarakat pesisir dan pegunungan. Hal tersebut tidak terlepas dari budaya hidup yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain.

Proses perdagangan tersebut juga masuk dalam laporan penjelajah Eropa yang menyatakan bahwa orang Mee menggunakan uang kerang dan manik-manik untuk ditukarkan dengan kayu, alat batu, senjata serta noken.

Kekuatan Kulit Bia

Mansoben (1995) merujuk studi Friedman menyatakan, Kulit Bia merupakan benda bergengsi yang menjadi faktor penting dalam pembentukan struktur masyarakat di wilayah pegunungan tengah Papua.

Sebagai sebuah alat tukar, Kulit Bia memiliki nilai yang berbeda-beda, tergantung tingkatan. Visser (2008) menyatakan, nilai Kulit Bia pada masa awal Papua bergabung ke Indonesia berkisar ratusan rupiah hingga sepuluh ribu rupiah.

Sementara dalam catatan lain, Nugroho (2018) menyebut Kulit Bia pada Suku Moni di Kabupaten Intan Jaya terdapat 12 tingkat. Jenis hondo dengan harga Rp 5.000.000,- hingga Rp 500.000.000,- dan jenis Indo berkisar Rp 500.000.000,- hingga Rp 1 miliar.

Hal yang sama juga diamini oleh Bupati Puncak Willem Wandik. Namun ia menyebut, setidaknya ada 5 tingkatan Kulit Bia. Dimulai dari paling bawah yaitu Itaniwaga, Songgala Wanggala, Wonggal Wonggala, Weuait, dan Karebo sebagai kelas paling atas.

Mahalnya harga Kulit Bia menjadikannya tidak sekedar sebagai alat tukar, namun juga digunakan sebagai harta karun yang menghasilkan prestis dan status sosial yang tinggi bagi pemiliknya.

Para pemilik Kulit Bia umumnya menjadi tumpuan bagi kelompok keluarga di sekitarnya. Ia harus mampu membantu memenuhi kebutuhan kelompoknya, misalnya dengan membeli hasil kebun, membantu meredam konflik, dan membantu mas kawin.

Proses inilah yang dapat menghasilkan hubungan timbal balik dan membentuk relasi kuasa baru. Para penerima bantuan umumnya akan menjadi pengikut dan tunduk pada pemberi bantuan atau pemilik Kulit Bia.

Sebagai peredam konflik, Kulit Bia dapat dijadikan sebagai jalan tengah untuk berdamai bagi antar suku yang bertikai. Walaupun sama-sama digunakan membayar denda, namun derajat Kulit Bia lebih tinggi daripada babi maupun uang. Namun demikian, bentuk dan jumlah denda tetap berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bertikai.

Sebagai mas kawin, Kulit Bia menjadi dambaan setiap perempuan di pegunungan Papua. Jika laki-laki memberikan mas kawin berupa Kulit Bia dengan nilai tinggi, maka laki-laki tersebut dianggap sebagai orang terpandang dan mempunyai pengaruh. Perempuan yang dinikahinya pun turut mendapatkan prestis sosial di masyarakat.

Praktik-praktik tersebut tidak terlepas dari norma sosial yang berlaku pada masyarakat pegunungan Papua, bahwa kekayaan tidak boleh digunakan untuk memperkaya diri sendiri, namun harus dibagi sesama anggota kelompok sehingga dapat memperkuat solidaritas sosial dan politik. (IN)