Siswa asal Papua. Foto: Indrayadi TH/Antara)

Inpres Percepatan Papua Kurang Menyentuh Sektor Pendidikan

Jayapura, Pacemace.co – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat dinilai kurang menyentuh sektor pendidikan.

Pernyataan tersebut disampaikan akademisi Universitas Cenderawasih Yane Ansanay ketika diskusi dengan para tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP) di Jayapura, Minggu (6/12/2020).

“Inpres tersebut belum terlalu kuat menyentuh sektor pendidikan,” ungkap Yane.

Pada diskusi yang digelar terbatas tersebut, Yane juga mengungkapkan kesulitannya untuk membuka program studi perikanan dan pertanian. Padahal, kedua program studi tersebut menurutnya sangat penting.

Karena itulah, ia mengusulkan perlunya Perpres yang lebih spesifik tentang pendidikan di Papua.

“Hasil hutan di Papua ini harus melalui kajian akademis. Mungkin perlu pendampingan dengan Perpres yang lebih spesifik,” ungkap Yane.

Masalah Pendidikan Papua

Seperti diketahui, masalah pendidikan di Papua memang sangat kompleks. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Provinsi Papua, Christian Sohilait pada 27 Oktober 2020 lalu menyampaikan, setidaknya ada tiga masalah besar pendidikan Papua.

pace mace, pacemace

Pertama, angka buta huruf di Provinsi Papua yang hingga kini masih banyak ditemukan. Kedua, kurangnya penyediaan sarana dan prasarana di hampir seluruh sekolah di Papua. Ketiga, rendahnya minat baca karena buku-buku yang ada tidak menarik bagi para siswa.

Kondisi tersebut juga masih diperparah dengan banyaknya guru yang sudah tidak fokus mengajar. Mulai guru yang sibuk dengan usahanya, sibuk mengurus partai politik, dan guru yang sudah tidak bersemangat mengajar karena hak-haknya tidak dibayarkan.

“Total guru di Papua sekiranya mencapai 18 ribu lebih. Oleh karena itu, saya akan meminta dan tegas kepada guru-guru yang mau tetap menjadi guru, silahkan. Dan yang tidak mau lagi menjadi guru, dipersilahkan keluar. Ada juga masalah koordinasi, terkait pelimpahan jenjang untuk SMA/SMK, saling menarik tugas dan tanggung jawab provinsi dan kabupaten,” terang Christian, Sabtu (5/12/2020).

Sinergi Pusat dan Daerah

Menanggapi hal tersebut, Dosen Universitas Cenderawasih Elvira R menyampaikan pentingnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dengan daerah.

Menurutnya, adanya Inpres belum sepenuhnya dipahami masyarakat Papua. Ia pun mengusulkan adanya saluran pegaduan masyarakat dalam jumlah banyak.

“Sehingga mereka tidak bingung mengadukan persoalan. Apapun rencana pembangunan pemerintah penting untuk melihat kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Bidang Politik, Hukum, HAM, dan keamanan KSP Theo Litaay menyampaikan, kedatangan Tim KSP ke Papua untuk menyerap secara langsung persoalan yang selama ini ada.

“Yang terpenting bagi kami bisa mendapatkan gambaran tentang isu-isu penting yang belum muncul di permukaan yang perlu menjadi perhatian pemerintah,” ungkapnya. (IN/Pacemace)

pace mace, pacemace