Kodim 1810/Tambrauw. (Foto: Suarapapua)

Forum Intelektual Muda Tolak Dirikan Kodim di Tambrauw

Tambrauw, Pacemace.co – Sejumlah warga yang mengatasnamakan Forum Intelektual Muda Tambrauw Cinta Damai (FIMTCD) menolak kehadiran Komando Distrik Militer (Kodim) 1810 di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat.

Menurut Kuasa Hukum Pemilik Hak Ulayat Lembaga Adat Sukun Abun (Lamasa) Yohanis Mambrasar, penolakan ini didasari atas ketidaksesuaian dengan keinginan masyarakat setempat. Selain itu, pendirian Kodim 1810 dinilai dapat memicu tindakan kekerasan terhadap warga sipil.

Ia menjelaskan, sejak penguatan aparat keamanan di Tambrauw dalam setahun tarakhir ini, kekerasan terhadap warga sipil semakin meningkat. Dampaknya, warga merasa takut dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya.

Yohanes sendiri sangat menyayangkan pemerintah Kabupaten Tambrauw yang tidak melakukan dialog bersama warga sipil dalam mendirikan Kodim 1810.

Menurutnya, masyarakat sudah meminta untuk melakukan dialog bersama, namun sampai saat ini belum ada repson dari pemerintah setempat.

“Tidak pernah berdialog dengan masyarakat dan juga belum ada kesepakatan bersama antar seluruh masyarakat adat Tambrauw tentang pembangunan Kodim,” kata Yohanes dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/1/2021).  

Maka dari itu, ia mendesak kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk segera membatalkan pembangunan Kodim yang dimaksud.

Yohanes juga mendesak Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI, Gubernur Papua Barat, Ketua DPR Papua Barat, Bupati Tambrauw, Ketua DPR Tambrauw untuk dapat berkordinasi dengan pihak TNI agar membatalkan pembangunan Kodim Tambrauw.

Yohanes menyampaikan, semestinya pemerintah pusat dan daerah berfokus terhadap pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, serta pembangunan infrastruktur di Tambrauw. Alih-alih melakukan pembangunan Kodim yang sangat bertentangan dengan keinginan warga.

Atas perihal itu, kata Yonanes, sudah banyak organisasi warga sipil yang bersimpati dan mendukung untuk membatalkan pembangunan Kodim di Tambrauw. Diantaranya dari lembaga yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yang ikut protes pendirian Kodim tersebut.

“Turut mendukung warga Tambrauw dalam menyampaikan pendapatnya tentang penolakan pembentukan Kodim,” paparnya.

Adapun puluhan organisasi pendukung itu yakni, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Asia Justice and Rights (AJAR), Imparsial, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Perkumpulan Advokat HAM Papua, Yayasan Tanah Merdeka Palu, ELSAM, YLBHI, WALHI Papua, dan organisasi-organisasi lain yang tergabung.

Sekedar Informasi, Kodim 1810 Tambrauw sudah dibentuk dan diresmikan pada Senin (14/12/2020). Dalam perjalanannya, sudah mendapat penentangan oleh warga setempat sampai saat ini. (FB/Pacemace)

pace mace, pacemace