Ilustrasi Pemekaran Papua (Foto: Pacemace)

DPD RI dan Kemendagri Sepakati Kriteria Revisi Otsus Papua

Jakarta, Pacemace.co – Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyepakati beberapa kriteria revisi terbatas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Kesepakatan tersebut tercapai dalam rapat kerja secara virtual yang dilaksanakan pada Rabu, 27 Januari 2021.

Pertama, Komite I DPD RI dan Kemendagri sepakat bahwa revisi terbatas UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua harus memberikan prioritas pada aspek afirmasi, perlindungan, dan pemberdayaan bagi orang asli Papua (OAP).

Kedua, Komite I DPD RI dan Kemendagri sepakat bentuk pola pengawasan, pembinaan, dan pengelolaan otonomi khusus tersebut perlu dipertegas di dalam revisi terbatas UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua.

Ketiga, Komite I DPD RI dan Kemendagri menyepakati perlunya kriteria yang jelas mengenai pemekaran provinsi di Papua. Pemekaran juga harus berdasarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat Papua.

Anggota Komite I DPD RI Filep Wamafma dari Papua Barat menyampaikan agar pemerintah merangkul semua pihak dalam pembahasan revisi UU Otsus Papua. Ia juga menekankan pentingnya dialog dengan berbagai pihak terutama terkait implementasi pemekaran Papua.

Sedangkan Otopianus Tebai menyoroti pentingnya penguatan pendidikan informal di Papua, khususnya bagi pengangguran agar didampingi dan dibina sehingga lebih mandiri. Ia juga menekankan pentingnya pemerintah mempertimbangkan partai politik lokal di Papua sebagai identitas budaya OAP.

Baca juga Pemprov Papua Ajukan Lima Kerangka Revisi UU Otsus

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Muhammad Mus’ad juga menyampaikan kerangka acuan revisi Otsus Papua dalam rapat dengar pendapat DPD secara virtual, Senin, 1 Februari 2021.

pace mace, papua, pacemace

Setidaknya ada lima kerangka acuan revisi Otsus yang disampaikan.

Pertama, perlu ada kewenangan dan pengakuan kepada pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar pembagian kewenangan jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Tidak ada tumpang tindih kewenangan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Kedua, penguatan struktural kelembagaan posisi gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah. Dengan itu, akan terjalin hubungan antara kabupaten/kota dengan provinsi dalam mengelola dana Otsus.

Ketiga, Pemprov Papua mengusulkan untuk aspek keuangan hanya dilakukan satu sumber pendanaan yakni dana Otsus Papua. Meskipun proyek yang dikerjakan dari berbagai lembaga kementerian, namun harus tetap melalui dana Otsus.

Baca juga Sri Mulyani: Penggunaan Dana Otsus Papua Belum Maksimal

Keempat, perlu ada kerangka kebijakan yang jelas. Supaya tidak saling bertabrakan antara kebijakan satu dengan kebijakan lainnya.

“Kelima, aspek hukum, HAM termasuk rekonsiliasi harus diakomodir dalam revisi Undang-Undang Otsus. Kita mau hal ini dijadikan acuan,” kata Mus’ad.

Mus’ad berharap revisi UU Otsus ini bisa memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di Papua. Sementara untuk DPD RI diharapkan agar terus mengawal revisi UU Otsus tersebut, seperti yang sudah diamantkan dalam TAP MPR.

pace mace, papua, pacemace

Pemekaran Papua

Terkait dengan pemekaran Papua, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kebijakan pemekaran Papua merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan di Papua.

Menurutnya, dengan wilayah yang luas maka rentang kendali pemerintahan di Papua menjadi persoalan yang serius.

“Skenario pemekaran adalah untuk percepatan pembangunan di Papua. Sebagai contoh adalah Manokwari dan Sorong yang berkembang sangat cepat dengan adanya pemekaran menjadi Provinsi Papua Barat,” jelas Mendagri.

Tito juga menambahkan, dalam rencana pemekaran di Papua, pemerintah akan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat adat Papua.

Menurutnya, usulan pemekaran yang saat ini sudah muncul yaitu Papua Selatan, Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah. Terkait dengan mekanisme pemekaran, menurutnya juga akan melalui proses persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Ia juga menjamin adanya keberpihakan terhadap OAP. (IN/Pacemace)

pace mace, papua, pacemace