Pinangki Sirna Malasari, dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Foto: ANTARA /M. Adimaja)

“DISKON 60%” Vonis Jaksa Pinangki Dianggap Cederai Keadilan

Jakarta, Pacemace.co – Kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari menuai banyak kontroversi. Pengadilan Tipikor sebelumnya telah memutuskan Pinangki dengan hukuman 10 tahun penjara. Namun, hasil sidang Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta beberapa waktu lalu memutuskan pemotongan masa hukuman menjadi 4 tahun penjara. Pemotongan hukuman inilah yang mendapat banyak kritikan dari penggiat anti korupsi dan pemerhati hukum di Indonesia.

Dilansir dari Kompas.com Rabu (16/06/2021), anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana meminta Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung menelusuri kejanggalan keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Menurut Kurnia, putusan majelis hakim PT DKI Jakarta yang memangkas hukuman Pinangki hingga lebih dari separuhnya benar-benar keterlaluan. Kurnia berpendapat hukuman terhadap Pinangki seharusnya justru diperberat, karena ia merupakan seorang jaksa yang telah melanggar kode etik.

Selain itu, lanjut Kurnia, Pinangki melakukan tiga kejahatan sekaligus, yaitu korupsi suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat. “ICW merekomendasikan agar Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung menelusuri kejanggalan di balik putusan tersebut,” terangnya.

Sementara itu, PT Jakarta berargumen hukuman 10 tahun terlalu berat karena Pinangki merupakan seorang ibu dari seorang putra berusia 4 tahun. Namun, alasan tersebut dinilai tidak tepat mengingat selama ini tidak berlaku untuk kasus hukum lain.

Apalagi, Pinangki merupakan seorang pelaku kejahatan bukan seorang korban yang seharusnya telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dampak yang ditimbulkan atas tindakannya. Selain itu, negara juga akan bertanggungjawab untuk mengurus sang anak, sehingga tidak ada alasan bagi Pinangki untuk mendapatkan keringanan hukuman.

pace mace, pacemace, papua

Jejak Peradilan Kasus Hukum Pinangki

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan jaksa Pinangki sebagai tersangka karena diduga menerima hadiah atau janji berkaitan dengan Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra.

Pinangki didakwa menerima suap dari Djoko Tjandra sebesar USD 500 ribu atau senilai lebih dari 7 miliar rupiah. Menurut keterangan yang didapatkan, Pinangki sebelumnya telah dijanjikan USD 1 juta oleh Djoko Tjandra. Uang suap tersebut digunakan untuk meloloskan Djokro Tjandra dari kasus hukumnya.

Dilansir dari Detik.com Rabu (16/06/2021), Pinangki berperan mengurus Fatwa MA melalui Kejagung agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak dapat dieksekusi. Dengan demikian, Djoko Tjandra yang terlibat dalam perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman pidana.

Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi kemudian menjatuhkan sanksi disiplin kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari berupa pembebasan dari jabatan struktural karena terbukti melanggar disiplin dan kode etik perilaku jaksa. Hukuman tersebut dijatuhkan berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-IV-041/B/WJA/07/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin (PHD) Tingkat Berat berupa Pembebasan dari Jabatan Struktural.

Setelah berstatus sebagai tersangka, jaksa Pinangki langsung ditangkap dan ditahan tim penyidik Kejagung. Penangkapan dilakukan pada Selasa (11/8/2020) malam. Pinangki kemudian menjalani pemeriksaan di Kejagung lalu ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung yang selanjutnya dipindahkan ke Rutan Khusus Wanita di Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Jaksa kemudian mendakwa Pinangki melanggar 3 pasal, yakni:

  1. Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) subsider Pasal 11 UU Tipikor;
  2. Didakwa melanggar pasal pencucian uang, yaitu Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan TPPU
  3. Didakwa terkait pemufakatan jahat pada Pasal 15 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor subsider Pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor.

Dalam kasus tersebut, jaksa menuntut Pinangki dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Pinangki pun sempat mengaku bersalah dan meminta ampunan sambil berurai air mata saat membacakan pleidoi (nota pembelaannya) di depan hakim.

“Saya mohon diberikan pengampunan dan mohon diberikan kesempatan untuk dapat segera kembali kepada keluarga dan menjalankan pekerjaan utama saya sebagai seorang ibu bagi anak saya Bimasena.” kata Pinangki saat membaca pleidoi (nota pembelaannya) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (20/1/2021).

Dalam persidangan berikutnya, Hakim memutuskan memberikan hukuman bagi Pinangki lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni 10 tahun penjara. Pinangki dinyatakan terbukti bersalah menerima suap USD 450 ribu dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) dan melakukan TPPU, serta permufakatan jahat.

“Menjatuhkan hukuman pidana hukum kepada terdakwa dengan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta, dengan ketentuan apabila tidak tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 bulan,” kata Hakim Ketua Ignasius Eko Purwanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (8/2/2021).

Putusan tersebut sempat mendapatkan banyak respon positif dari masyarakat karena dinilai cukup tegas dalam menjatuhi hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Namun putusan tersebut tidak bertahan lama, di mana pada Senin (14/6/2021), melalui websitenya Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menyunat hukuman mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari tersebut dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. (AR/Pacemace)

pace mace, pacemace, papua